BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih yang berdampak pada ratusan kepala keluarga (KK) di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan penanganan darurat dengan menyalurkan bantuan air bersih.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, mengatakan berdasarkan data Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) BNPB hingga Minggu (5/7) pukul 07.00 WIB, sejumlah daerah mulai melaporkan kejadian kekeringan sebagai dampak musim kemarau.
“Memasuki musim kemarau, bencana kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih mulai terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya penyediaan air bersih,” kata Abdul Muhari, Minggu (5/7).
Di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kekeringan terjadi di Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono, pada Sabtu (4/7). Peristiwa tersebut berdampak pada 60 kepala keluarga atau 84 jiwa.
Sebagai langkah penanganan, BPBD Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan pemerintah desa melakukan asesmen di lokasi terdampak sekaligus menyalurkan bantuan air bersih. Sebanyak dua tangki air dengan total sekitar 5.000 liter didistribusikan kepada warga di Dusun Ngoho, Desa Kemitir.
Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kekeringan juga menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih di Desa Kadungrejo, Kecamatan Winongan. Berdasarkan laporan yang diterima pada Sabtu (4/7), kondisi tersebut berdampak pada sedikitnya 240 kepala keluarga.
BPBD Kabupaten Pasuruan telah melakukan penanganan darurat dengan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak empat rit ke Dusun Krajan 5 dan Dusun Grobyok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Abdul Muhari mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering selama musim kemarau.
“Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak, tidak melakukan pembakaran lahan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan,” ujarnya.
BNPB meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya mitigasi melalui pemantauan wilayah rawan kekeringan, kesiapsiagaan sumber daya, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.